1
1
Pemerintah Malaysia mengambil langkah tegas untuk menekan praktik penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi dengan memasang kamera pengawas (Closed Circuit Television/CCTV) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang dianggap berisiko tinggi.
Melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup (KPDN), kebijakan ini difokuskan pada pengawasan distribusi BBM subsidi jenis RON95 yang selama ini kerap disalahgunakan oleh oknum maupun sindikat.
Direktur Jenderal Penegakan KPDN, Azman Adam, menjelaskan bahwa pemasangan CCTV akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah yang masuk kategori “hotspot”, terutama di daerah perbatasan negara.
“Rekaman CCTV akan langsung terhubung ke pusat kendali penegakan dan kantor negara bagian, sehingga pengawasan bisa dilakukan secara real-time dan lebih efektif,” ujarnya, melansir dari Bernama, Rabu (01/03/2026).
Pemerintah mengungkap bahwa praktik penyalahgunaan BBM subsidi kini semakin kompleks. Beberapa modus yang kerap ditemukan antara lain pembelian berulang dalam jumlah besar di SPBU tertentu, hingga penggunaan kendaraan yang telah dimodifikasi dengan tangki tambahan untuk menampung lebih banyak bahan bakar.
Kondisi ini membuat distribusi BBM subsidi tidak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara.
Tak hanya mengandalkan CCTV, KPDN juga memperkuat sistem pemantauan berbasis data. Setiap transaksi di SPBU akan dianalisis untuk mendeteksi pola pembelian yang mencurigakan.
Jika ditemukan lonjakan konsumsi yang tidak sesuai dengan profil wilayah—misalnya peningkatan drastis di daerah terpencil—sistem akan otomatis memberikan peringatan. Tim audit dan penegakan kemudian akan langsung diterjunkan ke lokasi.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengawasan terpadu yang menggabungkan teknologi visual dan analitik untuk menutup celah praktik ilegal.
Upaya pengetatan pengawasan ini mulai menunjukkan hasil. Sepanjang 2025, jumlah kasus penyalahgunaan BBM subsidi tercatat menurun menjadi sekitar 1.300 kasus, dibandingkan 1.713 kasus pada tahun sebelumnya.
Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai tindakan tegas pemerintah, termasuk pencabutan izin operasional SPBU yang terbukti terlibat, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sebelumnya juga telah meminta seluruh lembaga pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan bertindak lebih tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM subsidi.
Langkah pemasangan CCTV ini menjadi bagian dari komitmen tersebut, sekaligus memastikan bahwa subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Kebijakan ini juga memiliki implikasi bagi sektor otomotif, terutama dalam penggunaan kendaraan berbahan bakar bensin di Malaysia. Dengan pengawasan yang semakin ketat, praktik modifikasi ilegal kendaraan untuk tujuan penimbunan BBM dipastikan akan semakin sulit dilakukan.
Di sisi lain, langkah ini juga berpotensi mendorong pergeseran ke kendaraan yang lebih efisien dan transparan dalam konsumsi energi.
Belum lama ini pemerintah Malaysia resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk periode 26 Maret hingga 1 April 2026, dengan kenaikan signifikan pada bensin dan solar non-subsidi di wilayah Semenanjung.
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Keuangan Malaysia, harga solar melonjak 80 sen menjadi RM5,52 per liter atau sekitar Rp23.600. Sementara itu, bensin RON97 naik 60 sen ke level RM5,15 per liter (sekitar Rp22.000), dan RON95 ikut terkerek menjadi RM3,87 per liter atau sekitar Rp16.200.
Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi RON95 dalam program Budi95 di level RM1,99 per liter (Rp8.300) guna menjaga daya beli masyarakat.
Kenaikan harga ini tidak terlepas dari lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat sejak akhir Februari 2026.
Dampaknya terasa luas di kawasan Asia Tenggara. Vietnam, misalnya, mencatat lonjakan harga solar hingga lebih dari 100 persen dalam waktu singkat. Sementara di Singapura, harga BBM bahkan mendekati Rp55.000 per liter untuk jenis tertentu.