Jadi Ancaman Privasi, India Batalkan Wacana Wajib Aplikasi Aadhaar di Smartphone

Pemerintah India resmi membatalkan rencana kontroversial yang sempat mengusulkan kewajiban pemasangan aplikasi identitas digital Aadhaar di setiap smartphone.

Keputusan ini diambil setelah mendapat penolakan dari berbagai pihak, mulai dari produsen ponsel global hingga aktivis privasi.

Langkah tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya pemerintah melalui UIDAI sempat mendorong produsen seperti Apple, Samsung, dan Google untuk mempertimbangkan pre-install aplikasi Aadhaar di perangkat mereka.

Dilansir dari Reuters (19/04/26), rencana ini akhirnya tidak dilanjutkan setelah Kementerian Teknologi Informasi India menyatakan tidak mendukung kebijakan tersebut. Meski tidak dijelaskan secara rinci alasan resmi pembatalannya, berbagai laporan menunjukkan adanya tekanan dari industri teknologi.

Produsen smartphone mengkhawatirkan dampak kebijakan ini terhadap keamanan perangkat dan kompatibilitas sistem. Selain itu, kewajiban pre-install aplikasi khusus untuk pasar India dinilai akan meningkatkan biaya produksi karena perusahaan harus membuat jalur manufaktur terpisah antara perangkat untuk domestik dan ekspor.

Kekhawatiran lain juga datang dari sisi privasi. Selama beberapa tahun terakhir, sistem Aadhaar kerap mendapat kritik terkait kebocoran data pribadi. Beberapa kasus bahkan menunjukkan data jutaan pengguna sempat beredar di internet, memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan identitas digital.

Menurut Apar Gupta dari Internet Freedom Foundation, keputusan pemerintah ini merupakan langkah positif dalam menjaga kebebasan pengguna. Ia menilai bahwa smartphone adalah bagian dari ruang pribadi, bukan media untuk memaksakan kebijakan tertentu tanpa dasar hukum yang kuat.

Pembatalan ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintah India dalam menjalankan agenda digitalisasi berskala besar. Di bawah kepemimpinan Narendra Modi, India memang mendorong transformasi digital, termasuk memperluas penggunaan Aadhaar sebagai sistem identitas nasional.

Sebagai informasi, Aadhaar sendiri merupakan sistem identitas berbasis biometrik yang digunakan oleh lebih dari 1,3 miliar penduduk India. Sistem ini menghubungkan data sidik jari dan iris mata dengan nomor identitas unik, serta digunakan dalam berbagai layanan seperti perbankan, telekomunikasi, hingga akses bandara.

Namun, upaya untuk memperluas penggunaan Aadhaar melalui kewajiban di perangkat smartphone dinilai terlalu agresif. Ini bukan pertama kalinya pemerintah India mencoba kebijakan serupa.

Dalam dua tahun terakhir, setidaknya ada enam usulan terkait pre-install aplikasi pemerintah di smartphone, dan semuanya mendapat penolakan dari industri.

Sebelumnya, pemerintah juga sempat menarik kebijakan wajib instal aplikasi keamanan telekomunikasi setelah menuai kritik luas hanya dalam hitungan hari.

Keputusan terbaru ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih hati-hati dari pemerintah dalam mengatur ekosistem digital. Seorang pejabat senior bahkan menyatakan bahwa pemasangan aplikasi secara wajib hanya akan dilakukan jika benar-benar dianggap penting.

Dengan mundurnya rencana ini, India tampaknya berusaha menjaga keseimbangan antara inovasi digital, kepentingan industri, dan perlindungan privasi pengguna.

Hal ini juga penting untuk mempertahankan daya tarik India sebagai pusat produksi smartphone global yang semakin berkembang.