KPK Pemilik Maktour Diduga Berperan Penting dalam Pembagian Kuota Haji Tambahan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pemilik biro perjalanan haji PT Makassar Toraja (Maktour), Fuad Hasan Masyhur, memiliki keterlibatan signifikan dalam pembagian kuota haji tambahan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

“Diduga FHM selaku pemilik Maktour dan juga Ketua Forum SATHU (Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah) punya peran yang krusial dalam proses inisiatif pembagian kuota haji tambahan tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (25/6).

Selain itu, KPK juga menduga Fuad Hasan turut berperan dalam mekanisme pengelolaan kuota haji tambahan yang selanjutnya diperjualbelikan kepada calon jamaah haji.

Baca juga : Peran Strategis Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Kasus Kuota Haji

Menurut Budi, dugaan tersebut berkaitan dengan aliran dana yang berasal dari sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang mendapatkan jatah kuota tambahan dalam jumlah lebih besar dibandingkan pihak lainnya.

“Kemudian dana itu diduga mengalir dari sejumlah PIHK kepada oknum di Kementerian Agama,” kata Budi.

Kronologi Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK mulai mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia periode 2023–2024 dengan membuka penyidikan pada 9 Agustus 2025.

Baca juga : Kasus Korupsi Kuota Haji Terus Bergulir, Khalid Basalamah Tegaskan tak Tahu Aliran Dana ke Kemenag

Perkembangan kasus berlanjut pada 9 Januari 2026 ketika KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex, sebagai tersangka.

Hingga saat ini, Fuad Hasan belum berstatus tersangka meskipun sebelumnya pernah dikenai larangan bepergian ke luar negeri oleh penyidik.

Dalam proses penyidikan, KPK menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 27 Februari 2026. Audit tersebut mengungkap potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp622 miliar.

KPK kemudian menahan Yaqut di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK pada 12 Maret 2026. Sementara itu, Ishfah mulai menjalani penahanan pada 17 Maret 2026.

Status penahanan Yaqut sempat berubah menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 setelah adanya permohonan dari pihak keluarga. Namun, pada 24 Maret 2026, KPK kembali menempatkannya di rumah tahanan KPK.

Selanjutnya, pada 30 Maret 2026, penyidik menetapkan dua tersangka baru dalam perkara ini, yakni Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham, serta mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Aziz Taba. Keduanya resmi ditahan pada 8 Juni 2026. (Ant/E-4)